oleh: Rizka Dwiyanti Susilastika
Di Indonesia bagian Timur, sebelum seorang anak muda berani memejamkan mata dan membayangkan masa depan sebagai sarjana, ada satu pertanyaan pragmatis yang sering kali menjadi “pembunuh” cita-cita: “Berapa harga tiketnya?” Pertanyaan ini bukan sekadar urusan ongkos perjalanan, melainkan cermin dari jurang ketimpangan yang memisahkan kesempatan dan kenyataan. Di wilayah kami, mimpi sering kali harus dikubur bukan karena kurangnya kemampuan akademik, melainkan karena biaya untuk “pergi” saja sudah berada di luar jangkauan.
Indonesia tercatat memiliki harga tiket pesawat domestik termahal kedua di dunia setelah Brasil, dan merupakan yang tertinggi di ASEAN per 2024. Namun bagi kami, angka itu bukan sekadar statistik di atas kertas. Realitas ini saya saksikan langsung melalui rekan sejawat saya yang juga sedang menempuh studi magister; untuk bisa menginjakkan kaki di Pulau Jawa dari Papua saja, biaya perjalanannya sudah menembus angka Rp10 juta. Bahkan, ketimpangan ini terasa sangat menyesakkan justru di rute sesama wilayah Timur. Sebagai gambaran, rute dari Maumere menuju Makassar saja bisa menyentuh angka Rp2 juta sekali jalan, itu pun dengan jadwal penerbangan yang sangat terbatas, hanya tersedia tiga kali dalam seminggu.
Harga tiket yang melangit ini adalah dampak dari sistem yang belum berpihak. Sedikitnya maskapai yang melayani rute Timur, biaya avtur yang tinggi, hingga infrastruktur bandara yang belum merata menjadi “tembok struktural” yang nyata. Bagi mereka yang tidak sanggup membeli tiket pesawat, kapal laut menjadi pilihan terakhir. Namun, bisakah dibayangkan seorang anak muda harus menghabiskan waktu 10 hingga 14 hari di atas kapal dari Papua menuju Jawa? Bahkan di NTT, akses kapal laut sangat terbatas. Waktu yang habis di perjalanan adalah waktu yang hilang untuk produktivitas, dan risiko tertinggal jadwal akademik sudah menanti di depan mata.
Kesenjangan ini menciptakan dilema ganda. Orang dari luar berpikir dua kali untuk datang ke Timur karena keterbatasan fasilitas, sementara orang dari dalam berpikir ribuan kali untuk pergi karena mobilitas yang terlampau mahal. Indonesia Timur seakan menjadi wilayah yang “jauh” bukan karena letak geografisnya semata, melainkan karena akses yang tidak setara. Jika transportasi adalah jembatan menuju kesempatan, maka hari ini jembatan itu masih terlalu mahal untuk dilewati oleh sebagian besar masyarakat kami.
Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih harus selalu kuliah ke Indonesia Barat? Jawabannya jujur saja: karena pemerintah belum berhasil membangun kualitas pendidikan yang setara di seluruh pelosok negeri. Masalah ini diperparah oleh stigma di dunia kerja. Hingga hari ini, asal kampus masih sangat mempengaruhi kesempatan mendapat pekerjaan. Lulusan kampus di bagian Indonesia Barat sering kali lebih dilirik dibandingkan lulusan kampus di Timur. Hal inilah yang membuat teman-teman saya tetap “nekat” merantau ke Jawa meski harus memeras keringat orang tua lebih dalam demi mendapatkan pengakuan profesional yang layak.
Bagi mereka yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), perjuangan dimulai bahkan sebelum sampai ke bandara. Menggunakan tol laut yang murah bisa memakan waktu berhari-hari. Jika sesampainya di kota transit jadwal kapal berikutnya meleset, mereka harus menanggung biaya penginapan dan makan yang tidak sedikit. Ini adalah beban finansial yang terus berantai, sebuah “pajak tambahan” yang harus dibayar hanya karena mereka lahir di wilayah pinggiran.
Namun, perjuangan anak Timur yang kuliah di Jawa bukan hanya soal uang. Sejak awal, kami sudah memulai dengan titik start yang berbeda. Ada ketimpangan kualitas pendidikan awal, akses informasi yang terbatas, hingga perbedaan budaya yang kontras. Saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa, kami tidak hanya belajar materi kuliah, tapi juga harus beradaptasi dengan cara komunikasi, lingkungan sosial, dan sistem akademik yang jauh berbeda. Sering kali kami datang tanpa jaringan (networking), sementara mahasiswa lokal sudah punya akses informasi lebih dulu.
Ada juga beban mental yang tidak kelihatan. Anak Timur yang kuliah di Jawa dianggap sebagai representasi kesuksesan besar bagi keluarganya. Harapan yang dititipkan di pundak kami sangatlah berat. Kami merasa tidak boleh gagal, karena setiap rupiah yang dikeluarkan untuk tiket dan biaya hidup adalah hasil perjuangan luar biasa orang tua di kampung. Rasa takut mengecewakan keluarga membuat banyak dari kami harus “pura-pura kuat” di perantauan, berjuang melawan rasa sepi dan tekanan akademik sendirian.
Melihat kondisi ini, solusinya bukan sekadar bagi-bagi beasiswa. Pemerintah perlu melakukan pembenahan radikal pada kebijakan harga tiket pesawat domestik dan menambah frekuensi rute penerbangan ke wilayah Timur agar harga bisa ditekan melalui kompetisi yang sehat. Selain itu, pembangunan kualitas kampus di Indonesia Timur harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh terus-menerus mengirimkan anak-anak terbaik kita keluar daerah hanya karena fasilitas di rumah sendiri tidak memadai.
Jika Indonesia ingin benar-benar maju, konektivitas tidak boleh hanya diartikan sebagai pembangunan jalan tol di pusat kota. Konektivitas adalah tentang memastikan bahwa seorang anak di Sikka, Papua, atau Maluku memiliki hak yang sama untuk bermimpi tanpa harus terhalang harga tiket pesawat. Transportasi harus menjadi alat pemersatu, bukan jurang pemisah.
Selama “biaya untuk bermimpi” di Indonesia Timur masih jauh lebih mahal daripada di wilayah lain, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih akan tetap menjadi slogan di atas kertas.
Saya teringat suatu ucapan dari Kak Bayu Satrio Utomo, Direktur Amanat Research Institute, saat kami berkegiatan Politic Future Leader di Bali. Beliau mengingatkan kembali perkataan legendaris Bung Hatta: “Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di Desa.”
Pesan ini adalah pengingat bagi pemerintah bahwa kemajuan bangsa ini tidak hanya diukur dari megahnya gedung-gedung di pusat kota. “Lilin-lilin” dari Indonesia Timur memiliki potensi cahaya yang luar biasa untuk menerangi negeri, namun lilin tersebut tidak akan pernah menyala jika jembatan menuju pengetahuan diputus oleh tingginya harga tiket dan ketimpangan infrastruktur. Sudah saatnya kita meruntuhkan tembok struktural ini, agar anak-anak di pelosok tidak perlu lagi mengubur mimpi hanya karena biaya perjalanannya tak terbeli. Karena pada akhirnya, cahaya Indonesia akan jauh lebih terang jika setiap anak di Sikka, Papua, maupun Maluku memiliki hak yang sama untuk melangkah menuju masa depan.
